ShippingCargo.co.id, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani executive order besar-besaran bertajuk “Restoring America’s Maritime Dominance” yang bertujuan menghidupkan kembali industri perkapalan nasional, memperkuat rantai pasok logistik maritim, dan meningkatkan jumlah kapal dagang berbendera AS di rute internasional.

Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran bahwa AS hanya membangun kurang dari 1 persen kapal komersial dunia, sementara Tiongkok memproduksi hampir setengah dari total global.Di sektor logistik dan pelayaran, perintah ini menetapkan rangkaian target ambisius yang menyasar penguatan armada niaga, infrastruktur pelabuhan, hingga insentif investasi. Di antaranya:

• Review menyeluruh dalam 45 hari untuk memperbaiki efisiensi pembangunan kapal pemerintah dan menekan pembengkakan biaya.
• Usulan peningkatan jumlah kapal berbendera AS dalam perdagangan global dalam waktu 180 hari.
• Pembentukan Maritime Security Trust Fund dan Shipbuilding Financial Incentives Program untuk menyediakan pendanaan jangka panjang berbasis tarif, pajak, atau retribusi.
• Peninjauan celah penghindaran Harbor Maintenance Fee, khususnya barang asing yang masuk lewat pelabuhan Kanada dan Meksiko—akan dikenakan biaya layanan 10 persen untuk mencegah penyelundupan tarif.
• Tinjauan atas cargo preference laws untuk memperbesar peran kapal niaga AS dalam angkutan logistik nasional dan militer.
• Strategi Arktik untuk memperkuat kehadiran kapal logistik dan es di kawasan lintas strategis itu.
• Dorongan modernisasi infrastruktur pelabuhan dan shipyard melalui skema Maritime Prosperity Zones, mirip dengan model Opportunity Zones di era Trump sebelumnya.

Trump juga memerintahkan kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk mempertimbangkan tarif atas peralatan pelabuhan dan crane buatan Tiongkok, termasuk perangkat bongkar-muat yang digunakan di pelabuhan AS. Langkah ini, per situs resmi Gedung Putih, merupakan upaya menyaingi dominasi logistik dan manufaktur maritim Tiongkok.

Langkah ini disebut sebagai reformasi maritim paling ambisius dalam dekade terakhir, sekaligus bagian dari strategi keamanan nasional dan daya saing ekonomi. Perintah ini menandai titik balik AS dalam menata ulang ekosistem logistik laut, baik dari sisi infrastruktur, pembiayaan, maupun armada.