ShippingCargo.co.id, Jakarta —PT Timah Tbk menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam konteks rantai pasok mineral dan logistik maritim nasional. Melalui pernyataan resminya, Sekretaris Perusahaan Rendi Kurniawan menyampaikan kesiapan perusahaan membuka diri terhadap audit menyeluruh, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna memperkuat integritas operasional dan keberlanjutan distribusi hasil tambang.

“BPK bukan sekadar mencari kesalahan, tapi mitra strategis dalam memperbaiki sistem tata kelola,” ujar Rendi. Terkait temuan BPK atas pengelolaan timah 2021 hingga semester I 2023, PT Timah telah menyerahkan rencana aksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Hal ini mencakup langkah pengamanan rantai pasok dari praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas distribusi logistik mineral strategis.

Pengamat pertambangan Ferdy Hasiman menyatakan bahwa kerugian negara senilai Rp34 triliun yang diungkap BPK sebagian besar bersumber dari kehilangan sumber daya akibat aktivitas tambang ilegal di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Timah. Ini berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan, pengendalian harga, dan efektivitas sistem logistik pelabuhan mineral.

Dalam kerangka Governance, PT Timah rutin menggelar audit internal serta mempublikasikan sustainability report guna menjamin transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan maritim serta logistik. Praktik ini turut mendorong efisiensi pada titik-titik kritis dalam rantai distribusi seperti terminal pengapalan, gudang pelabuhan, dan integrasi dengan transportasi multimoda, dikutip dari Republika.

Menurut Ferdy, pembenahan operasional PT Timah bukan hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem logistik mineral nasional. “Jika distribusi dari tambang ke pelabuhan terganggu oleh tambang ilegal, industrialisasi mineral akan terhambat, dan Indonesia bisa kehilangan momentum,” tegasnya.

Dalam lanskap maritim nasional yang kian terdigitalisasi dan terstandarisasi, peran entitas BUMN seperti PT Timah dalam membangun rantai logistik mineral yang transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan akan menjadi fondasi penting menuju kedaulatan sumber daya dan konektivitas laut yang efisien.