ShippingCargo.co.id, Jakarta—Kebahagiaan pelaut menunjukkan penurunan signifikan akibat kebijakan pelabuhan yang membatasi akses cuti darat. Berdasarkan laporan Seafarers Happiness Index, tingkat kebahagiaan pelaut turun menjadi 6,91 pada kuartal keempat 2024, dibandingkan 7,16 pada kuartal sebelumnya. Ini merupakan penurunan pertama dalam empat kuartal terakhir.

Laporan ini menyoroti bahwa beberapa pelabuhan kurang mendukung cuti darat, yang menyebabkan pelaut merasa terisolasi dan frustrasi. Fasilitas yang tidak memadai dan transportasi yang tidak praktis memperburuk situasi, membuat pelaut sulit beristirahat dan mengisi ulang energi mereka.

Ben Bailey, direktur program di Mission to Seafarers, menekankan pentingnya cuti darat sebagai kebutuhan mendasar untuk pemulihan fisik dan mental pelaut. "Cuti darat bukanlah kemewahan, tetapi kesempatan vital bagi pelaut untuk beristirahat," ujarnya.

Selain akses cuti darat, konektivitas dan masalah upah juga menjadi perhatian utama. Banyak pelaut mengeluhkan bahwa koneksi internet gratis yang dijanjikan di kapal sering kali tidak dapat diandalkan. Hal ini membuat mereka sulit berkomunikasi dengan keluarga, yang memperburuk perasaan isolasi.

Masalah lain adalah upah stagnan yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Pelaut merasa gaji mereka tidak mengikuti inflasi maupun meningkatnya tuntutan pekerjaan.

Thom Herbert, advokat kesejahteraan kru dari Idwal, menyatakan bahwa menanggapi masalah ini harus menjadi prioritas industri. "Dari akses pelabuhan hingga konektivitas, kondisi ini harus diperbaiki untuk mempertahankan industri maritim yang berkelanjutan," katanya.

Pelaut memberikan tanggapan campuran terkait pelatihan. Per Trade Winds, meski beberapa melaporkan manfaat dari mentor berkualitas dan program pengembangan profesional, banyak yang merasa frustrasi dengan pelatihan berulang yang dianggap tidak memberikan wawasan baru.

Beban kerja dan kelelahan juga menjadi tantangan besar, didorong oleh jam kerja panjang, kurangnya staf, dan beban administratif yang meningkat. Digitalisasi belum sepenuhnya mengurangi tugas administratif, yang terus menguras waktu dan energi kru.

Laporan ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di industri maritim untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut. Mengatasi akses cuti darat, konektivitas, dan isu kesejahteraan lainnya harus menjadi prioritas utama agar pelaut dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan mendukung.