ShippingCargo.co.id, Jakarta—Amerika Serikat telah memperkenalkan strategi tarif baru yang agresif yang menargetkan sektor maritim Tiongkok, menurut para analis industri pelayaran. Inisiatif ini merupakan perluasan signifikan dari kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump yang lebih luas, yang kini mencakup tarif hingga 245% untuk impor dari Tiongkok.

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menyusun tarif maritim dalam dua fase, dimulai dengan masa tenggang 180 hari. Setelah masa transisi ini, kapal milik atau buatan Tiongkok akan dikenakan biaya sebesar 50 dolar per net ton (NT) untuk setiap kunjungan ke pelabuhan AS. Republika melaporkan bahwa kapal-kapal besar, seperti kapal neo-panamax, bisa menghadapi tarif tahunan mencapai 16 juta dolar per kapal, tergantung ukuran dan frekuensi pelayaran.

Tarif akan berlaku untuk operator dari negara manapun yang menggunakan kapal buatan Tiongkok, meskipun ada pengecualian untuk kapal milik AS, peserta program Administrasi Maritim, kapal kecil, pelayaran jarak pendek, dan kapal ekspor khusus.

Selain itu, USTR menerapkan biaya baru untuk pengangkut kendaraan asing berdasarkan Car Equivalent Unit (CEU), dimulai dari 150 dolar per CEU setelah masa tenggang berakhir.Sebagai insentif untuk investasi domestik, pemerintah menawarkan pembebasan biaya selama tiga tahun bagi operator yang berkomitmen membeli kapal buatan Amerika, meskipun ada kekhawatiran industri tentang terbatasnya kapasitas pembuatan kapal AS.

Mulai tahun 2028, sebagian ekspor LNG AS harus diangkut dengan kapal buatan Amerika, dengan masa transisi 22 tahun. Rencana ini juga mencakup tarif hingga 100% untuk crane ship-to-shore buatan Tiongkok, yang dianggap sebagai risiko strategis bagi keamanan pelabuhan AS.

Beijing telah merespons dengan tegas, menggambarkan pendekatan AS sebagai "permainan angka tarif" dan mengganti kepala negosiator perdagangannya. Organisasi Perdagangan Dunia memperkirakan kebijakan ini dapat mengurangi perdagangan global hingga 1,5%, berpotensi melemahkan ekonomi ekspor negara-negara berkembang, per gCaptain.

Sementara beberapa negara sedang mengupayakan perjanjian bilateral dengan AS untuk menghindari bea tinggi, Tiongkok belum membuka saluran dialog, menuntut kesetaraan dan rasa hormat sebagai prasyarat untuk negosiasi.

Sektor logistik dan pelayaran global kini menghadapi ketidakpastian signifikan, dengan para ahli industri memperingatkan bahwa implementasi penuh dapat secara dramatis mengubah rute pengiriman internasional, meningkatkan tarif kontainer, dan memperburuk tekanan pada rantai pasokan global, termasuk ekonomi yang bergantung pada impor-ekspor seperti Indonesia.