ShippingCargo.co.id, Jakarta – Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa armada pelayaran Indonesia akan menghadapi periode inspeksi ketat mulai 1 September hingga 30 November 2025. Periode yang dikenal sebagai Concentrated Inspection Campaign (CIC) 2025 ini secara khusus akan memverifikasi kepatuhan kapal terhadap Ballast Water Management (BWM) Convention.

Langkah ini merupakan respons terhadap berakhirnya masa transisi BWM Convention pada September 2024, yang kini mewajibkan semua kapal mematuhi standar penuh. Konvensi ini, yang berlaku sejak 8 September 2017, bertujuan untuk mencegah penyebaran spesies asing invasif dan patogen melalui air ballast kapal yang dapat merusak ekosistem laut.

Menurut situs resmi Ditjen Hubla, langkah ini juga bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan ujian nyata bagi kapabilitas teknis, kepatuhan dokumentasi, dan kesiapan operasional armada—terutama bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar lintas batas.

Inspeksi ini akan dilakukan serentak oleh Port State Control Officers (PSCO) di seluruh negara anggota Tokyo MoU dan Paris MoU. Artinya, kapal berbendera Indonesia yang singgah di pelabuhan internasional akan menghadapi pemeriksaan yang sama ketatnya seperti kapal dari negara lain. Ketidakpatuhan dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk penahanan kapal, denda, hingga blacklisting di pelabuhan-pelabuhan strategis.

Untuk memastikan kesiapan, Direktur KPLP Capt. Hendri Ginting menegaskan bahwa inspeksi akan mencakup verifikasi sertifikat, rencana pengelolaan air ballast, kondisi operasional sistem, dan prosedur pengelolaan sedimen. Guna mempersiapkan petugas dan operator, KPLP telah mengadakan Workshop dan Bimbingan Teknis di Bogor, yang melibatkan pakar nasional dan internasional untuk membedah panduan inspeksi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap standar maritim internasional.