ShippingCargo.co.id, Jakarta—Sejumlah perusahaan pelayaran terkemuka dan organisasi non-pemerintah (LSM) telah menyuarakan kekhawatiran terkait penggunaan biofuel dalam industri pelayaran. Mereka menyoroti potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan ketahanan pangan global akibat peningkatan permintaan biofuel.

Sebuah studi yang ditugaskan oleh Transport & Environment (T&E) dan dilakukan oleh Cerulogy mengungkapkan bahwa hampir sepertiga dari pelayaran global dapat beroperasi menggunakan biofuel pada tahun 2030, meningkat dari kurang dari 1 persen saat ini. Namun, ketersediaan biofuel dari limbah, seperti minyak goreng bekas dan lemak hewani, sangat terbatas. Studi tersebut memperkirakan bahwa hanya 2,5 hingga 3 persen dari kebutuhan biofuel pelayaran yang dapat dipenuhi oleh sumber-sumber ini pada tahun 2030.

Akibatnya, sebagian besar kebutuhan biofuel (sekitar 60 persen) kemungkinan harus dipenuhi dari minyak sawit dan kedelai. Per Maritime Executive, ini dapat meningkatkan tekanan pada harga minyak nabati dan memicu alih fungsi lahan pertanian untuk produksi biofuel, yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan pangan global. Beberapa negara, seperti Prancis, Norwegia, dan Belanda, telah membatasi atau menghentikan penggunaan biofuel dari sawit dan kedelai di dalam negeri. Uni Eropa sendiri telah mengecualikan penggunaan tanaman pangan dalam regulasi bahan bakar pelayaran utamanya (FuelEU).

Constance Dijkstra, manajer bidang pelayaran di T&E, menyatakan, "Saat ini, IMO berisiko melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Biofuel dari sawit dan kedelai merusak iklim dan memerlukan lahan yang luas. Alih-alih menciptakan masalah baru, komunitas pelayaran global harus fokus pada bahan bakar hijau yang dibuat dari hidrogen. Membakar tanaman bukanlah jawabannya."

Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa industri pelayaran yang membutuhkan banyak bahan bakar akan memerlukan lahan pertanian yang sangat luas, kemungkinan mencapai 34 juta hektar pada tahun 2030—setara dengan total luas Jerman—untuk memenuhi peningkatan permintaan biofuel. Hal ini dapat berdampak serius pada pasokan pangan, karena lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian pangan dialihkan untuk menanam tanaman biofuel.

Peringatan ini muncul menjelang pertemuan Komite Perlindungan Lingkungan Maritim (MEPC) Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang akan datang pada bulan April. Sesi tersebut merupakan langkah penting dalam menentukan strategi IMO untuk mencapai target pengurangan emisi di sektor pelayaran.