ShippingCargo.co.id, Jakarta—Penandatanganan perjanjian konsesi antara KSOP Kelas I Banjarmasin dan PT Pelabuhan Talenta Bumi pada 5 Agustus 2025 di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, adalah kabar baik bagi sektor maritim kita. Di atas kertas, kerja sama senilai Rp500 miliar selama 27 tahun dengan kontribusi PNBP sekitar Rp23 miliar per tahun terlihat menjanjikan. Angka-angka ini bukan hanya menandai aliran modal, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah mulai serius menggarap efisiensi jasa kepelabuhanan melalui kemitraan strategis.

Namun, investasi di pelabuhan bukan semata urusan hitung-hitungan rupiah dan persentase. Ia adalah soal memastikan bahwa setiap kapal yang bersandar, setiap kontainer yang dibongkar, dan setiap pekerja yang menggantungkan hidup di dermaga, merasakan manfaat nyata dari modernisasi.

Pemerintah, lewat rilis pers resmi Ditjen Hubla, benar menekankan kepastian hukum dan kepastian berusaha sebagai pondasi iklim investasi yang kondusif. Tapi kita tahu, di sektor kepelabuhanan, “kepastian” bukan sekadar klausul di kontrak. Ia harus hadir dalam bentuk infrastruktur yang andal, birokrasi yang ringkas, serta transparansi dalam penetapan tarif dan pelaporan kinerja.

Terminal Talenta Bumi di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, memang punya posisi strategis. Potensi arus barang besar, pasar regional berkembang, dan jalur distribusi yang bisa mempercepat logistik. Namun, potensi hanya akan tetap menjadi potensi jika tak disertai pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang konsisten. Redaksi menilai, pengawasan terhadap kewajiban investasi dan realisasi PNBP harus menjadi prioritas, agar kesepakatan ini tidak berhenti sebagai seremoni yang mengundang tepuk tangan sesaat.

Kita juga perlu jujur, 27 tahun adalah waktu panjang. Tantangan logistik, teknologi pelabuhan, dan iklim usaha bisa berubah drastis. Karena itu, fleksibilitas dalam klausul kontrak—tanpa mengorbankan kewajiban inti—harus dipikirkan sejak dini. Tanpa itu, kita berisiko terjebak pada infrastruktur yang usang sebelum masa konsesi berakhir.

Kerja sama ini adalah peluang emas. Tapi seperti halnya pelabuhan, peluang adalah pintu yang harus dijaga, dijalankan, dan dimaksimalkan. Investasi boleh masuk dari pihak swasta, namun manfaatnya harus tetap menjadi milik publik. Itulah tugas pemerintah—dan itulah harapan publik.