ShippingCargo.co.id, Jakarta — Di tengah derasnya arus kendaraan dan mobilitas logistik di jalur laut Jawa–Bali, langkah tegas kembali diambil oleh Kementerian Perhubungan: membatasi kapasitas angkut kapal penyeberangan, terutama jenis eks-landing craft tank (ex-LCT). Bukan tanpa alasan—ini soal keselamatan, dan itu tak bisa dinegosiasikan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa meski seluruh kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk telah dinyatakan laik laut, itu tak serta-merta berarti semua bisa diisi penuh hingga ke titik rawan. Justru di sinilah prinsip kehati-hatian menjadi fondasi. Kapal ex-LCT kini dibatasi hanya boleh mengangkut enam truk besar, tanpa penumpang tambahan, dan sopir serta kenek wajib mengenakan pelampung selama pelayaran.

Ini bukan pembatasan, namun proteksi, per Republika. Dalam konteks Indonesia yang rawan cuaca ekstrem dan kepadatan arus laut, pembatasan load factor hingga 75% bukan kebijakan defensif, melainkan langkah ofensif terhadap potensi kecelakaan.

Situasi ini semakin relevan mengingat adanya perbaikan Jalur Gumitir yang mengganggu arus kendaraan ke pelabuhan, memaksa lonjakan kendaraan ke jalur utara. Namun, laporan menunjukkan bahwa sistem tetap terkendali, di mana antrean berkurang, dermaga dipercepat, dan armada ditambah.

Total 27 kapal kini disiagakan di lintasan ini. Tapi teknologi dan logistik hanya bagian dari solusi. Komitmen pada keselamatan harus lahir dari kedisiplinan semua pihak: regulator, operator, dan pengguna jasa.

Imbauan kepada masyarakat untuk aktif mengecek kondisi lalu lintas dan mematuhi pengaturan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. Karena sekali lagi, keselamatan pelayaran bukan urusan teknis belaka—ini soal menjaga nyawa manusia di atas laut yang tak pernah bisa diprediksi sepenuhnya.