ShippingCargo.co.id, Jakarta — Dalam dunia transportasi dan logistik, terutama di sektor maritim, manifest bukan sekadar dokumen administratif. Manifest berfungsi sebagai catatan resmi yang memuat rincian lengkap terkait barang, penumpang, maupun kendaraan yang diangkut. Di Indonesia, keharusan menyampaikan manifest telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2017.

Apa Itu Manifest dan Mengapa Penting?

Manifest adalah dokumen wajib yang mencatat secara lengkap informasi tentang muatan atau penumpang yang diangkut kapal laut, pesawat, kereta api, atau kendaraan darat. Dalam konteks pelayaran, manifest wajib diserahkan kepada otoritas pelabuhan sebelum kapal diberangkatkan.

“Manifest berperan besar dalam memastikan proses angkutan berjalan lancar, aman, dan sesuai regulasi. Tanpa manifest, kegiatan bongkar-muat di pelabuhan berisiko tinggi terhadap pelanggaran hukum dan masalah keselamatan,” ujar pakar logistik pelabuhan dari Institut Transportasi Maritim Indonesia, Ahmad Ramdhan seperti dilaporkan oleh Ferizy.

Fungsi dan Jenis-Jenis Manifest

Manifest memiliki beragam fungsi krusial:

Dokumentasi dan Pengawasan: Sebagai acuan resmi pemuatan barang atau penumpang.

Kepatuhan Regulasi: Dibutuhkan untuk proses bea cukai dan imigrasi.

Keamanan: Memberikan informasi jenis muatan agar tindakan pencegahan bisa dilakukan.

Klaim Asuransi: Bukti dokumen saat terjadi kehilangan atau kerusakan muatan.

Jenis manifest meliputi manifest penumpang, manifest kargo, dan manifest kendaraan. Dokumen ini mencantumkan data seperti identitas kendaraan, detail pengirim-penerima, deskripsi barang, serta rute dan waktu pengangkutan.

Landasan Hukum dan Implikasi Operasional

Sesuai PM 25 Tahun 2017, semua perusahaan pelayaran wajib menyampaikan manifest muatan sebelum keberangkatan. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat berdampak hukum serta mengganggu arus logistik nasional.

“Manifest bukan hanya dokumen, tapi bagian dari integritas sistem logistik kita. Ketidaktepatan datanya bisa mengacaukan kontrol inventaris dan berisiko pada pengawasan bea cukai,” tambah Ramdhan.