ShippingCargo.co.id, Jakarta—Paket sanksi ke-17 yang diumumkan Uni Eropa pada 20 Mei 2025 bukan sekadar penambahan daftar hitam. Ia adalah pernyataan tegas bahwa perang ekonomi terhadap Rusia akan semakin dalam—dan sektor maritim menjadi medan tempurnya. Bersama Inggris, Eropa kini memperluas target sanksi mereka: 189 kapal tanker dari armada bayangan Rusia, 75 entitas dan individu, termasuk perusahaan energi, logistik, bahkan akuntan dan broker dari negara Barat sendiri.

Apa artinya bagi dunia maritim? Satu kata: ketidakpastian.

Keputusan ini memberi sinyal bahwa perdagangan laut—khususnya untuk minyak—tidak lagi sekadar urusan dagang, tetapi telah menjadi instrumen geopolitik aktif. Ketika 342 kapal kini masuk daftar sanksi, rantai logistik global harus bersiap menghadapi gangguan serius, terutama di sektor energi. Negara-negara yang bergantung pada jasa logistik netral kini harus menimbang ulang mitra mereka.

Lebih dalam lagi, Maritime Executive melaporkan apabila penambahan daftar ini juga berdampak pada perusahaan keuangan, pialang kapal, dan operator pihak ketiga yang selama ini beroperasi di wilayah abu-abu hukum internasional. Inggris bahkan menargetkan seorang warga negaranya sendiri yang dituduh membeli 25 tanker untuk kepentingan Rusia. Ini adalah sinyal jelas bahwa "proxy shipping" tak lagi aman, meski dibungkus dalam kerahasiaan yuridis negara suaka pajak seperti Kepulauan Marshall di Pasifik.

Dari sisi ekonomi, Eropa mengklaim pendapatan minyak Rusia turun sekitar $43 miliar. Ini bisa dibaca sebagai sukses strategi tekanan fiskal. Namun, strategi ini juga membuka lubang baru dalam efisiensi logistik global, karena tanker-tanker yang terkena sanksi kini tak bisa digunakan oleh pihak ketiga tanpa risiko reputasi dan hukum.

Dengan ancaman penurunan batas harga minyak lebih rendah dari biaya produksi Rusia, skenario paling ekstrem adalah disrupsi besar-besaran pada jalur pengiriman minyak lintas benua—yang tentu saja akan mengerek premi asuransi, biaya pengapalan, dan tarif logistik lainnya.