ShippingCargo.co.id, Jakarta –Penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi logistik maritim Indonesia menjadi penting. Meskipun bersifat teknis dan administratif, keberadaan undang Nomor HK-103/2/13/DJPL-14 mengenai penggunaan Mata Uang Rupiah dalam melakukan Transaksi membawa dampak luas terhadap tata kelola dokumen, biaya layanan, dan kepastian hukum dalam ekosistem pelabuhan nasional.

Peraturan yang berlaku sejak 2014 silam ini memperkuat prinsip efisiensi dan transparansi dalam layanan maritim, terutama terkait dengan tata cara penerbitan dokumen pelayaran seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB), manifest muatan, serta pengawasan kapal asing. Standarisasi prosedur administratif ini bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan layanan, tetapi juga untuk memperbaiki integritas sistem logistik nasional yang selama ini dinilai masih fragmentaris dan rawan manipulasi.

Salah satu poin sentral dalam peraturan tersebut adalah keharusan penerapan sistem digital terintegrasi untuk permohonan dan pelaporan dokumen kapal. Hal ini secara langsung berdampak pada pengelolaan transaksi antara pelayaran, operator terminal, dan lembaga pemerintahan pelabuhan seperti Syahbandar dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Penerapan sistem digital dan verifikasi real-time dinilai akan memangkas waktu tunggu kapal (port stay) yang selama ini menjadi beban biaya tinggi bagi pelaku usaha logistik laut. Selain itu, skema digital ini juga memungkinkan data transaksi seperti jenis muatan, titik bongkar-muat, hingga status dokumen pembayaran dapat dilacak oleh semua pihak terkait.

Namun, tantangan implementasi masih mengintai. Beberapa pelaku usaha di daerah menyoroti kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum merata. Jika tidak diantisipasi, digitalisasi justru dapat menimbulkan potensi disrupsi dalam rantai pasok maritim.

Meski begitu, secara normatif, peraturan ini dapat menjadi instrumen hukum yang mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam sektor logistik maritim Indonesia, asalkan dilaksanakan dengan konsistensi dan didukung pengawasan lintas instansi.