Home > Shipping

Gedung Putih Kecam Negosiasi Pajak Karbon IMO, Ancam Balasan

Kepulauan Marshall dan Tuvalu tetap bersuara lantang mendukung pajak karbon.
Ilustrasi pelayaran. Gedung Putih kembali kecam IMO soal pajak karbon global. Sumber: Unsplash/ Peter van Aeken
Ilustrasi pelayaran. Gedung Putih kembali kecam IMO soal pajak karbon global. Sumber: Unsplash/ Peter van Aeken

ShippingCargo.co.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengguncang dunia maritim internasional. Dalam pernyataan resmi yang dirilis akhir pekan lalu, Gedung Putih mengecam rencana Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk memberlakukan pajak karbon global pada sektor pelayaran. Pemerintah AS bahkan mengancam akan mengambil langkah balasan pada negara pendukung kebijakan.

Langkah IMO untuk mempercepat dekarbonisasi industri pelayaran telah memasuki tahap kritis. Dalam agenda pembahasan tahun ini, organisasi di bawah PBB itu tengah menggodok mekanisme pungutan karbon global sebagai bagian dari strategi untuk mencapai net zero emission pada 2050. Namun, AS—yang selama ini merupakan pemain kunci dalam pelayaran global—menolak keras langkah ini.

Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menyebut bahwa pajak karbon IMO adalah “kebijakan tidak demokratis” yang membebani eksportir AS dan mengganggu kedaulatan ekonomi negara. Pemerintah juga menuding bahwa negara-negara pesaing seperti Tiongkok akan diuntungkan, karena dapat menghindari biaya penuh melalui skema subsidi dan celah hukum lainnya, per Maritime Executive.

Juru bicara National Economic Council, dalam jumpa pers singkat, menyebut bahwa AS tengah mempertimbangkan serangkaian langkah balasan,termasuk peninjauan ulang kerja sama pelayaran dan kemungkinan tarif tambahan terhadap negara pendukung pungutan karbon IMO.Pakar iklim dan industri menilai ancaman balasan dari AS bisa menghambat kesepakatan penting yang sangat dibutuhkan untuk menurunkan emisi di sektor pelayaran—yang saat ini menyumbang sekitar 3% emisi gas rumah kaca global.

Meski begitu, negara-negara kecil kepulauan seperti Kepulauan Marshall dan Tuvalu tetap bersuara lantang mendukung pajak karbon. Mereka menyatakan bahwa biaya iklim jauh lebih besar daripada biaya ekonomi jangka pendek, dan menegaskan bahwa ketegasan global dibutuhkan untuk melindungi masa depan.

Apakah ancaman Trump akan menggagalkan konsensus internasional? Dunia kini menunggu hasil pembahasan IMO selanjutnya, yang disebut-sebut sebagai momen penentu arah masa depan pelayaran dunia.

× Image