ShippingCargo.co.id, Jakarta— April ini, International Maritime Organization (IMO, Organisasi Maritim Internasional) akan menggelar pertemuan penting di London untuk menentukan langkah pengurangan emisi industri pelayaran. Keputusan yang nantinya diambil tentu saja akan berdampak besar pada masa depan transportasi laut global.

Sektor pelayaran internasional menyumbang sekitar 3% dari emisi gas rumah kaca (GHG) global, setara dengan emisi tahunan negara industri besar seperti Jepang. Menggunakan kapal yang lebih lambat, bersih, dan efisien bisa mengurangi emisi secara signifikan, tetapi tanpa regulasi ketat dari IMO , perubahan ini sulit terjadi.

Selama dua minggu, tiga pertemuan utama akan membahas langkah-langkah strategis sebagai berikut, per Maritime Executive:

• Standar bahan bakar global & pajak karbon (ISWG-GHG-19)
• Revisi Carbon Intensity Indicator (CII) untuk meningkatkan efisiensi energi kapal (ISWG-APEE 1)
• Komite Perlindungan Lingkungan Laut IMO (MEPC 83) sebagai penentu kebijakan akhir

Pajak karbon yang diterapkan pada emisi kapal akan memberikan sinyal pasar yang kuat untuk transisi energi bersih. Lebih dari 60 negara telah mendukung pajak karbon dengan nilai minimal $150 per ton GHG, yang akan digunakan untuk mendanai transisi yang adil serta membantu negara-negara rentan.

Sementara itu, revisi Carbon Intensity Indicator (CII) akan mendorong kapal agar lebih hemat energi dan transparan dalam pelaporan emisinya. Targetnya adalah mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan, serta meningkatkan penggunaan tenaga angin dan surya untuk propulsi kapal.

Jika IMO menyepakati kebijakan ambisius ini, industri pelayaran bisa mencapai target Strategi GHG IMO 2030 dan mempercepat transisi menuju kapal nol-emisi. Langkah ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang masa depan rantai pasok global yang lebih hijau dan berkelanjutan.