ShippingCargo.co.id, Jakarta—Dalam upaya menantang dominasi industri pelayaran China, Presiden AS Donald Trump tampak menyiapkan strategi jangka panjang. Proposal dari perwakilan perdagangan AS, Juan Millan, menyarankan pemberlakuan sanksi berupa biaya pelabuhan bagi kapal yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok

Proposal ini akan berlaku baik kapal yang dibangun di sana maupun yang dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok. Langkah ini menjadi bagian dari agenda ambisius untuk menghidupkan kembali armada kapal berbendera Amerika dan industri pembuatan kapal domestik.

Proposal Millan bahkan mencakup penetapan biaya untuk kapal dengan pesanan pembangunan baru di Tiongkok, serta berpotensi mencakup industri pelayaran Hong Kong yang signifikan, per Trade Winds. Meskipun langkah ini dirancang sebagai alat tawar-menawar dalam menghadapi dominasi Tiongkok, para pengamat meragukan efektivitasnya. Biaya pelabuhan yang dikenakan tidak mampu mengimbangi selisih besar biaya produksi antara kapal buatan Tiongkok dan Amerika, serta tidak menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga kerja di sektor pelayaran dan pembuatan kapal AS.

Di balik proposal tersebut, tampak adanya kesadaran bahwa upaya ini harus berjalan dalam jangka panjang. Banyak pihak di Kongres mendukung peningkatan persyaratan agar ekspor AS diangkut dengan kapal berbendera Amerika. Rencana seperti Ships for America Act diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dari tarif pelabuhan untuk mendukung revitalisasi industri pelayaran domestik.

Meskipun strategi ini sejalan dengan visi Trump untuk mengembalikan kekuatan industri nasional yang telah terserempak oleh dominasi Tiongkok, ada risiko bahwa penerapan biaya pelabuhan justru mengalihkan bisnis ke galangan kapal di negara sekutu seperti Korea Selatan. Selain itu, strategi ini tidak secara langsung mengatasi tantangan struktural yang telah berlangsung selama beberapa dekade, seperti kurangnya investasi dan dukungan kebijakan yang memadai untuk industri pelayaran AS.