Home > Kebijakan

Kemenhub-BUMN Perkuat Keamanan Kapal, Tingkatkan Pelayanan

Prosedur sertifikasi yang lebih ketat menjadi prioritas kerja sama ini.
Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi kala Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia pada Selasa (11/2/2025) di kantor Kemenhub. Sumber: Situs Resmi Ditjen Hubla.
Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi kala Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia pada Selasa (11/2/2025) di kantor Kemenhub. Sumber: Situs Resmi Ditjen Hubla.

ShippingCargo.co.id, Jakarta— Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memperkuat sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mengoptimalkan pelayanan pelayaran dan meningkatkan keamanan kapal. Kolaborasi strategis ini diharapkan mampu menyelaraskan standar keselamatan maritim nasional dengan regulasi internasional, sekaligus mendukung upaya percepatan transformasi digital di sektor pelayaran.

Menurut keterangan resmi yang dipublikasikan oleh Kemenhub, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan menghadapi tantangan global dalam dunia pelayaran. Selain itu, dalam rangka implementasi International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, Kemenhub bersama BUMN yang terkait, seperti Pelindo dan lembaga sertifikasi kapal, mengintegrasikan berbagai sistem dan prosedur guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Keberadaan sinergi Kemenhub-BUMN ini mencakup penataan ulang mekanisme sertifikasi kapal, peningkatan keamanan pelabuhan, serta adopsi teknologi informasi untuk mendukung operasional di pelabuhan. Langkah tersebut diyakini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga mengoptimalkan kinerja operasional pelayaran yang telah mengalami tantangan seiring dengan dinamika perdagangan global.

Penerapan standar internasional melalui ISPS Code menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan keamanan. Prosedur sertifikasi yang lebih ketat serta penggunaan sistem monitoring digital telah diintegrasikan ke dalam proses pengawasan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan serta memastikan kapal-kapal yang beroperasi telah memenuhi kriteria keamanan yang ditetapkan.

Inisiatif menuju penerapan konsep Green Port turut diupayakan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan efisiensi operasional pelabuhan. Meskipun sinergi antara Kemenhub dan BUMN telah menghasilkan berbagai inovasi strategis, pertanyaan kritis muncul mengenai sejauh mana langkah ini mampu mengantisipasi tantangan maritim di masa depan.

Diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan agar setiap inisiatif yang dijalankan tidak hanya memenuhi standar nasional, melainkan juga sejalan dengan praktik terbaik global. Dengan semangat kolaboratif dan komitmen pada peningkatan pelayanan, kolaborasi ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan sektor pelayaran dan keamanan kapal di Indonesia.

× Image