ShippingCargo.co.id, Jakarta—Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi baru terhadap jaringan global yang diduga mengangkut jutaan barel minyak mentah Iran ke Tiongkok . Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya keras pemerintah AS untuk menghentikan aliran dana yang mendukung program nuklir, pengembangan misil, dan kegiatan terorisme di kawasan Timur Tengah.

Jaringan yang menjadi target sanksi beroperasi atas nama Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran (AFGS) dan perusahaan front yang telah dikenai sanksi, Sepehr Energy Jahan Nama Pars. Melalui jaringan broker dan perusahaan asing, pemerintah Iran dikabarkan memperoleh miliaran dolar dari penjualan minyak, dana yang kemudian digunakan untuk mendukung kelompok-kelompok proxy seperti Hamas, Hezbollah dan Houthi.

Sanksi tersebut menargetkan berbagai entitas dan individu dari Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab, serta beberapa kapal yang terlibat dalam perdagangan minyak. Salah satu contohnya adalah kapal tanker yang awalnya dikenal dengan nama ANTHEA, yang kini berganti nama menjadi SIRI dan beroperasi di bawah identitas palsu NEW PRIME guna menghindari deteksi. Selain itu, individu seperti Arash Lavian, master kapal yang diduga memalsukan dokumen pengiriman, juga telah dikenai sanksi, per Marine Insight.

Baca Juga: Aggregate Shipping,Solusi Efektif untuk Efisiensi Industri Shipping

Tak hanya itu, sanksi mencakup perusahaan-perusahaan pendukung operasi ilegal Sepehr Energy. Marshal Ship Management, perusahaan berbasis di India dengan kantor di UAE dan Filipina, beserta direktur Ryan Xavier Aranha yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, termasuk dalam daftar sanksi. Perusahaan-perusahaan lain seperti Miletus Line, Gozoso Group, Ocean Dolphin Ship Management, dan Umbra Navi Ship Management Corp juga telah dikenai sanksi karena mendukung operasi ilegal pengiriman minyak Iran.

Reaksi Iran terhadap sanksi baru ini datang dengan kecaman keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa sanksi AS kali ini merupakan tindakan "ilegal, tidak sah, dan melanggar" hak perdagangan yang sah antara Iran dengan mitra ekonominya.