ShippingCargo.co.id, Jakarta —Dalam upaya menjaga keselamatan dan keamanan laut Indonesia, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus memperkuat armada kapal patroli mereka. Saat ini, KPLP memiliki 354 unit kapal patroli yang terdiri dari lima kelas, mulai dari Kelas I hingga Kelas V. Armada ini dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan operasional di perairan nusantara yang luas.

Kapal KPLP dikategorikan berdasarkan ukuran, kecepatan, dan kapasitas kru. Kapal Kelas I, misalnya, memiliki panjang 71,33 meter, kecepatan hingga 22 knot, dan kapasitas kru sebanyak 35 orang. Kapal Kelas V, yang lebih kecil, memiliki panjang 10,73 meter dengan kecepatan maksimum 30 knot, dilengkapi kru tiga orang.

Adapun kapal Kelas II hingga IV memiliki spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di wilayah kerja yang berbeda. Dengan kecepatan rata-rata 24 knot, kapal-kapal ini memungkinkan KPLP untuk merespons cepat berbagai insiden, mulai dari kecelakaan laut hingga pelanggaran hukum di perairan.

KPLP juga memiliki pangkalan di berbagai wilayah strategis. Misalnya, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak mengawasi 960.255 km² wilayah perairan di sepuluh provinsi, termasuk Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Pangkalan PLP Tual mencakup area kerja 1.673.132 km² di delapan provinsi, termasuk Maluku dan Papua, per instagram resmi Ditjen Hubla.

Baru-baru ini, KPLP memperkenalkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasi mereka. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi modern pada kapal-kapal baru untuk memperbaiki manuver dan respons saat patroli. Menurut informasi yang dirilis, kapal-kapal patroli kini dirancang dengan teknologi Marine Diesel Propulsion System (MDPS) yang memungkinkan operasional lebih hemat bahan bakar namun tetap bertenaga.

Selain itu, wilayah kerja KPLP juga terus disesuaikan dengan kebutuhan keamanan terkini. Dengan luas total area kerja yang meliputi hampir seluruh perairan Indonesia, kapal-kapal ini menjadi garda depan dalam mengatasi ancaman seperti illegal fishing, pencemaran lingkungan, dan aktivitas penyelundupan.