ShippingCargo.co.id, Jakarta – Keselamatan operasional kapal perikanan merupakan salah satu prioritas utama dalam industri perikanan di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mempercepat persiapan pengesahan dan penerapan (atau aksesi) Cape Town Agreement 2012, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan meningkatkan keselamatan kapal perikanan.

Menurut Mochamad Idnillah, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, langkah ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang telah merugikan negara selama bertahun-tahun. "Pengesahan Cape Town Agreement merupakan momentum penting bagi Indonesia dalam menciptakan standar keselamatan yang lebih baik bagi kapal perikanan," ujar Idnillah, seperti dilansir situs resmi Ditjen Hubla pada Juli 2024 silam.

Berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kapal perikanan menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap kecelakaan. Sekitar 31% kecelakaan kapal yang tercatat antara tahun 2018-2020 melibatkan kapal perikanan. Selain itu, risiko kebakaran kapal perikanan saat bersandar di pelabuhan juga masih tinggi, menekankan urgensi peningkatan keselamatan di sektor ini.

Dalam rangka mempersiapkan aksesi Cape Town Agreement, KKP melibatkan berbagai pihak dalam konsultasi nasional, termasuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Biro Klasifikasi Indonesia, serta International Maritime Organization (IMO). Konsultasi ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi penting yang akan menjadi landasan akselerasi aksesi dan penyusunan regulasi nasional terkait keselamatan kapal perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terwujudnya ekonomi biru yang berkelanjutan, di mana keselamatan kapal dan pengelolaan sumber daya laut menjadi bagian tak terpisahkan. "Sinergi dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan ini," tegas Trenggono.

Di tingkat lapangan, pengawasan terhadap keselamatan kapal perikanan terus diperkuat, dengan optimalisasi peran petugas lapangan. Selain itu, program penangkapan ikan terukur yang merupakan salah satu prioritas KKP, juga akan terus dipantau untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan di masa depan.