ShippingCargo.co.id, Jakarta – Dalam upaya memperkuat pengawasan ruang laut di sekitar Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menambah pangkalan pengawasan baru di Kabupaten Penajem Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam kunjungan kerja ke IKN pada tanggal 12 Agustus 2024.

Seperti dilansir oleh situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ipunk, sapaan akrabnya, mengatakan kalau, penambahan pangkalan di Kotabaru ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, area yang strategis dalam konteks transportasi laut dan logistik nasional. “IKN di ALKI II dapat terawasi dengan adanya rencana tambahan satu pangkalan di Kotabaru. Ini merupakan respon terhadap dinamika pengawasan di lapangan, dan tentunya kami memiliki kepentingan untuk meningkatkan pengawasan yang saat ini hanya setingkat Satuan Pengawasan SDKP,” jelasnya.

Selain itu, beliau juga mengungkapkan sejumlah isu strategis yang terkait dengan pengawasan di sekitar IKN, termasuk pencemaran perairan, pemanfaatan ruang laut, serta instalasi kabel dan pipa bawah laut. Masalah ini sangat relevan dalam konteks keamanan dan efisiensi transportasi laut serta logistik di wilayah tersebut.

Di wilayah pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan, yang membawahi Satwas SDKP Balikpapan, koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan telah dilakukan untuk meredam potensi konflik. Langkah ini juga sejalan dengan persiapan perangkat pengawasan yang lebih kuat serta sarana dan prasarana pendukung untuk menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang menjadi tantangan serius dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut di Indonesia.

Dengan penambahan pangkalan pengawasan ini, KKP berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di sekitar IKN, yang juga merupakan jalur strategis dalam alur transportasi laut nasional. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan keamanan sektor perikanan serta transportasi dan logistik laut di wilayah tersebut.