ShippingCargo.co.id, Jakarta—Industri pelayaran global sedang memasuki era baru dengan berbagai aturan yang lebih ketat untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan perlindungan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang membawa perubahan signifikan dalam sistem transportasi laut, termasuk penguatan pelayaran rakyat dan optimalisasi biaya logistik.

Mengutip pendapat Vice President of Regulatory Affairs American Bureau of Shipping Stamatis Fradelo dalam artikelnya yang berjudul Charting Key Regulatory Change Across Maritime Law in 2025 and Beyond di Maritime Institute pada Rabu (26/2/2025),ada beberapa perubahan regulasi yang harus dipahami, seperti:

• Standar Lingkungan yang Lebih Ketat: Organisasi Maritim Internasional (IMO) menargetkan pengurangan emisi karbon dari kapal dengan tujuan besar di 2030 untuk mengurangi engurangi emisi CO sebesar 40% dibandingkan tahun 2008. Tujuan utamanya adalah mencapai net zero emission di 2050. Indonesia mengikuti tren ini dengan memperketat aturan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan meningkatkan inspeksi kapal untuk memastikan standar keselamatan dan efisiensi energi terpenuhi.

• Keamanan Siber di Lautan: Dengan semakin banyaknya kapal yang mengadopsi sistem digital, ancaman siber semakin meningkat. Pada 2023, terdapat 64 serangan siber terhadap perusahaan maritim, naik tajam dibanding satu dekade sebelumnya. Sebagai respons, AS dan negara-negara lain memperketat regulasi keamanan siber kapal, termasuk persyaratan keamanan bagi kapal yang beroperasi di wilayahnya.

• Efisiensi dan Keamanan di Indonesia: Pemerintah Indonesia juga mengoptimalkan pelayaran perintis untuk menjangkau daerah terpencil dengan meningkatkan subsidi, pengawasan pelabuhan, dan manajemen logistik. Selain itu, regulasi baru menegaskan bahwa kapal yang beroperasi harus memenuhi standar keselamatan tinggi dan tata kelola pelabuhan lebih efisien.

Dengan perubahan regulasi ini, perusahaan pelayaran harus berinvestasi dalam teknologi hijau dan keamanan digital. Kesiapan dalam menghadapi aturan baru akan memastikan kelangsungan bisnis serta mendorong industri maritim yang lebih aman dan efisien.