ShippingCargo.co.id, Jakarta— PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelindo Indonesia (Persero), membuka peluang sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk modernisasi pelabuhan di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan logistik maritim yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional di sektor pelabuhan. Dengan fokus pada pengembangan terminal multipurpose, PMT berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai hub logistik maritim regional.

Direktur Utama PMT, Prasetyadi, menegaskan bahwa modernisasi pelabuhan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah logistik maritim global. "Kami membuka peluang sinergi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengakselerasi transformasi digital dan infrastruktur di pelabuhan," ujarnya, seperti dilansir oleh Republika pada Jumat (21/2/2025).

Baca Juga: NorthStandard Gandeng BetterSea Permudah Kepatuhan FuelEU

Salah satu inisiatif utama PMT adalah pengembangan terminal multipurpose yang dapat menangani berbagai jenis kargo, termasuk peti kemas, barang curah, dan proyek kargo. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu kapal dan meningkatkan efisiensi bongkar muat, yang selama ini menjadi tantangan utama di banyak pelabuhan Indonesia.

Selain itu, PMT juga berfokus pada integrasi teknologi digital dalam operasional pelabuhan. Implementasi sistem otomatisasi dan Internet of Things (IoT) diharapkan dapat meningkatkan akurasi pelacakan kargo, mengurangi kesalahan operasional, dan memangkas biaya logistik. Prasetyadi menambahkan, "Transformasi digital bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem pelabuhan yang lebih transparan dan terintegrasi."

Langkah PMT ini patut diapresiasi sebagai upaya strategis untuk menjawab tantangan sektor pelabuhan Indonesia. Modernisasi infrastruktur dan integrasi teknologi digital merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar logistik global meski keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.