ShippingCargo.co.id, Jakarta—Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota penuh dalam kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) pada 7 Januari 2025. Keputusan ini menandai langkah strategis baru bagi kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia.

Meskipun langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global, berbagai analis memperingatkan bahwa keanggotaan BRICS juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. BRICS merupakan aliansi ekonomi yang berfokus pada penguatan kerja sama di antara negara-negara berkembang dan menawarkan alternatif terhadap dominasi ekonomi Barat. Blok yang banyak diisi negara-negara Global South ini berupaya menciptakan mekanisme keuangan yang lebih independen, seperti mata uang bersama dan bank pembangunan yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS didasarkan pada potensi peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Pemerintah berharap keanggotaan ini akan membuka akses pasar baru bagi produk ekspor Indonesia, memperluas peluang investasi asing, serta memperkuat kedaulatan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat.

Baca Juga:Kontroversi Kepemilikan Data di Industri Maritim, Siapa Regulatornya?

Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa manfaat tersebut belum tentu dapat dirasakan secara langsung. Beberapa analis dari Lowy Institute dan Nikkei Asia berpendapat bahwa bergabung dengan BRICS berisiko mengganggu hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang selama ini menjadi mitra dagang utama. Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN juga dapat terpengaruh, mengingat ASEAN cenderung menjaga sikap netral dalam geopolitik global.

Salah satu kekhawatiran utama adalah perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS. Negara seperti Rusia dan Tiongkok memiliki agenda dan pengaruh geopolitik yang dapat dikatakan cukup berbeda dibandingkan dengan Brasil atau Afrika Selatan sehingga Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kebijakan luar negerinya yang selama ini bersifat non-blok.

Selain itu, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan ekonomi BRICS. Salah satu contohnya adalah rencana penggunaan mata uang bersama yang dapat berdampak pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi domestik. Meski demikian, per Statsea pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keputusan-keputusan BRICS tetap akan mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia.

Keanggotaan BRICS juga dapat memberikan peluang baru bagi Indonesia di sektor maritim dan energi. Dalam konteks perdagangan internasional, akses ke pasar Afrika dan Amerika Selatan dapat diperluas melalui kerja sama dengan negara-negara BRICS. Di sisi lain, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia komoditas utama seperti nikel, batu bara, dan minyak sawit yang dibutuhkan oleh negara-negara BRICS, seperti dilansir oleh Deutsche Welle.

Ke depannya, pengaruh BRICS di perekonomian global diprediksi akan terus tumbuh. Namun, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain di luar BRICS.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara memperkuat kerja sama dengan BRICS dan mempertahankan hubungan baik dengan mitra dagang tradisional. Langkah ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global, tetapi juga menuntut kebijakan luar negeri yang cermat agar manfaat yang diperoleh sejalan dengan kepentingan nasional.