ShippingCargo.co.id, Jakarta - Indonesia kembali menunjukkan perannya dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional dengan menghadiri sidang ke-13 International Maritime Organization (IMO) Council di London. Dari 8 hingga 12 Juli 2024, delegasi Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan agenda strategis dan reformasi organisasi maritim global.

Dalam sidang ini, Indonesia menjadi co-sponsor dokumen C 132/15 yang berfokus pada mekanisme kerjasama untuk Selat Malaka dan Singapura. Dua jalur pelayaran ini merupakan salah satu jalur terpenting di dunia, vital bagi perdagangan global.

Dokumen tersebut menyoroti pentingnya keamanan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Singapura. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan selat ini, memainkan peran strategis dalam memastikan jalur ini tetap aman dan dapat dilayari.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Pratama, bertindak sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada sidang IMO kali ini. Antoni menegaskan komitmen Indonesia terhadap keselamatan maritim internasional.

"Keamanan Selat Malaka adalah prioritas utama kami, karena berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan regional," ujarnya, seperti dikutip dari situs resmi Ditjen Hubla.

Menurut data yang diperoleh Ditjen Hubla, lebih dari 80.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, membawa sekitar 40% perdagangan dunia. Hal ini menempatkan Selat Malaka sebagai salah satu titik paling strategis dalam peta perdagangan global.

Kerjasama internasional yang efektif diharapkan dapat mengatasi ancaman seperti perompakan dan pencemaran lingkungan di selat tersebut. Indonesia bersama negara-negara lain yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Singapura terus memperkuat koordinasi dan kerjasama untuk menghadapi tantangan ini.

Keikutsertaan Indonesia dalam sidang IMO Council ke-13 dan co-sponsorship dokumen ini menegaskan peran aktifnya dalam menjaga keamanan maritim global. Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat memastikan kelancaran perdagangan dan stabilitas ekonomi di kawasan.