ShippingCargo.co.id, Jakarta—Di tengah upaya pemulihan rantai pasok global, laporan Trade Barrier Index (TBI) 2025 menunjukkan bahwa logistik maritim kini menghadapi tantangan baru—bukan dari laut yang ganas, tetapi dari daratan berupa hambatan perdagangan yang semakin kompleks dan tersembunyi.

Sektor logistik maritim menjadi salah satu tulang punggung perdagangan dunia. Namun, laporan TBI mengungkap bahwa banyak negara, bahkan yang tergolong ekonomi besar, justru memperberat arus logistik dengan kebijakan proteksionis. Misalnya, meningkatnya Non-Tariff Barriers (NTB) seperti kuota impor, persyaratan sanitasi, dan pemeriksaan berlapis, telah memperlambat pengeluaran barang dari pelabuhan-pelabuhan besar dunia.

Lebih lanjut, Digital Trade Restrictions (DTR) kini menjadi penghambat tersembunyi yang memperumit sistem logistik berbasis teknologi. Negara seperti Jerman dan Inggris, meskipun dikenal efisien secara fisik, justru memberatkan operasional digital pelabuhan dengan regulasi data lintas batas. Ini menciptakan lapisan birokrasi baru untuk sistem manajemen logistik berbasis cloud dan pemantauan kontainer secara real-time.

Sementara itu, negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang seharusnya berpotensi menjadi simpul logistik maritim Asia, justru tenggelam di dasar peringkat TBI (ke-122). Hambatan seperti infrastruktur terbatas, aturan konten lokal, dan kebijakan pelarangan produk berbasis teknologi menyebabkan arus barang tidak optimal dan memperpanjang waktu bongkar-muat di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Jika dunia ingin membangun rantai pasok yang tangguh dan efisien, maka hambatan-hambatan terhadap logistik maritim harus menjadi perhatian utama. Bukan hanya soal tarif dan perizinan, tetapi juga ekosistem digital dan kebijakan domestik yang tidak sinkron. Tanpa reformasi konkret, pelabuhan akan tetap sibuk secara fisik, namun lamban secara sistemik.