MACN dan Perang Melawan Korupsi di Industri Maritim
ShippingCargo.co.id, Jakarta--Korupsi telah lama menjadi masalah kronis di industri maritim global, tetapi perubahan mulai terlihat berkat upaya kolektif Maritime Anti-Corruption Network (MACN). Organisasi yang didirikan pada 2011 ini kini memiliki 220 anggota, termasuk pemilik kapal yang mewakili seperempat dari kapasitas tonase dunia. Melalui pendekatan kolektif dan laporan anonim, MACN telah membawa dampak nyata dalam memberantas korupsi di pelabuhan-pelabuhan utama dunia.
Menurut data terbaru dari MACN, hingga 2024, 10% dari insiden korupsi yang dilaporkan melibatkan layanan imigrasi pelabuhan, dengan lebih dari separuh kasus diselesaikan melalui suap dalam bentuk uang tunai. Tindakan ini tidak hanya memberatkan operator kapal tetapi juga memperburuk kondisi kerja bagi para pelaut, yang sering kali dihadapkan pada tekanan untuk memberikan "uang pelicin" agar dapat melewati inspeksi palsu atau menghindari penahanan tidak sah, yang sempat disorot oleh eks Menteri Perhubungan Budi Arie Setiadi pada 2024 silam.
Korupsi di sektor ini bahkan pernah terjadi secara terang-terangan, dengan pelaku yang berani memberikan tanda terima untuk suap yang dibayarkan. Namun, laporan anonim yang dikumpulkan oleh MACN—sekarang berjumlah lebih dari 65.000 insiden di 1.300 pelabuhan, termasuk 5.000 laporan baru pada 2023—telah memberikan bukti kuat untuk melawan praktik ini., perCameron Mitchell, seperti dilansir oleh Maritime Institute.
Melalui program aksi kolektifnya, MACN telah mencetak keberhasilan di berbagai negara. Di Nigeria, penerapan prosedur operasional standar telah mengurangi permintaan pembayaran ilegal di pelabuhan. Sementara itu, di Mesir, aturan baru di Terusan Suez membatasi peluang untuk praktik suap. Di Argentina, regulasi baru membuat para pejabat lebih sulit untuk menuntut pembayaran ilegal.
Salah satu inisiatif terbaru MACN melibatkan kerja sama dengan Isle of Man Ship Registry, di mana mereka mendesak empat kementerian pemerintah di salah satu negara target untuk menyelaraskan proses imigrasi pelaut. Langkah ini mempercepat pemulangan pelaut sekaligus memotong birokrasi palsu yang kerap digunakan sebagai alasan untuk meminta suap.
Keberhasilan MACN juga ditandai oleh dukungan dari regulator dan pemangku kepentingan besar. Suez Canal Authority, salah satu lembaga paling berpengaruh di industri maritim, menghadiri konferensi MACN di Kopenhagen tahun lalu, menunjukkan meningkatnya pengaruh MACN. Di India, mantan Direktur Jenderal Perkapalan Deepak Shetty bergabung dengan MACN sebagai penasihat, membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta di negara tersebut.
Menurut Isle of Man Ship Registry, korupsi di sektor maritim meningkatkan biaya transportasi hingga 15%, setara dengan kerugian lebih dari $162 juta per tahun. Biaya ini, jika dapat dihilangkan, dapat dialihkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di industri maritim.
MACN terus memperkuat kampanyenya di tingkat global, termasuk di Organisasi Maritim Internasional (IMO). Data dari MACN digunakan untuk menyoroti kelemahan dalam inspeksi Port State Control, dengan harapan mendorong reformasi di negara-negara yang rentan terhadap korupsi.